Interdependensi Hukum Forex

Pengertian Bahasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian Bahasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Arti Bahasa adalah. sistem lambang Bunyi yg arbitrer, yang digunakan oleh Mitglieder Nutzer Suatu masyarakat untuk bekerja Sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri 2 percakapan (perkataan) yg baik tingkah laku yg baik sopan santun: baik budi - nya-- menunjukkan bangsa, pb budi bahasa atau perangai serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seseorang (baik buruk kelakuan menunjukkan tinggi rendah asal atau keturunan) Pengertian Bahasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bahasa adalah kapasitas khusus yang ada pada Manusia untuk memperoleh dan menggunakan sistem Komunikasi yang kompleks, dan sebuah bahasa adalah Contoh spesifik dari sistem tersebut. Kajian ilmiah terhadap bahasa Krankbein dengan linguistik. Semua perkiraan Dari Anzahl der Beiträge akurat Dari bahasa-bahasa di dunia bergantung kepada Suatu perubahan sembarang antara perbedaan bahasa dan dialek. Namun, perkiraan beragam antara 6.000-7.000 bahasa. Bahasa alami adalah Bicara atau bahasa isyarat, tapi setiap bahasa dapat disandikan ke dalam Medien Kedua menggunakan Stimulus Audio, Video, atau taktil, sebagai contohnya, dalam tulisan Grafis-, Blindenschrift, atau siulan. Hal ini karena bahasa manusia adalah modalitas-independen. Bila digunakan sebagai konsep Umum, bahasa bisa mengacu Pada kemampuan kognitif untuk dapat belajar dan menggunakan sistem Komunikasi Yang kompleks, atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan Yang membentuk sistem tersebut, atau sekumpulan pengucapan Yang dapat dihasilkan Dari aturan-aturan tersebut. Semien bahasa bergantung pada proses semiose untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Bahasa oral dan Bahasa isyarat memiliki sebuah sistem fonologis Yang mengatur bagaimana simbol digunakan untuk membentuk urutan Yang dikenal sebagai kata atau morfem, dan Suatu sistem sintaks Yang mengatur bagaimana kata-kata dan morfem digabungkan untuk membentuk Frasa dan penyebutan. Bahasa Manusia unik karena memiliki properti-properti produktivitas, rekursif, dan pergeseran, dan karena ia Secara keseluruhan bergantung Pada konvensi sosial dan pembelajaran. Strukturnya Yang kompleks Mampu memberikan kemungkinan Ekspresi dan penggunaan Yang Lebih luas daripada sistem Komunikasi Hewan Yang diketahui. Bahasa diperkirakan berasal Sejak hominin Muley Secara bertahap mengubah sistem Komunikasi primata Mereka, memperoleh kemampuan untuk membentuk Suatu teori pikiran dan intensionalitas berbagi. Perkembangan tersebut terkadang diperkirakan bersamaan dengan meningkatnya Volumen otak. Dan banyak ahli bahasa melihat struktur bahasa telah berkembang untuk melayani fungsi sosial dan komunikatif tertentu. Bahasa diproses p. Ak ak..................................... Manusia mengakuisisi bahasa lewat interaksi sosial Pada masa balita, dan anak-anak sudah dapat berbicara Secara Fasih Kurang Lebih umur tiga tahun. Penggunaan bahasa telah berakar dalam kultur manusia. Oleh karena itu, selain digunakan untuk berkomunikasi, bahasa juga memiliki banyak fungsi sosial dan Kultural, seperti untuk menandakan identitas Suatu Kelompok, stratifikasi sosial, dan untuk dandanan sosial dan Hiburan. Bahasa-Bahasa Berubah Dan Bervariasi Sepanjang Waktu. dan Sejarah evolusinya dapat direkonstruksi ULANG dengan membandingkan bahasa moderne untuk menentukan sifat-sifat Mana Yang Harus dimiliki oleh bahasa leluhurnya Supaya perubahan nantinya dapat terjadi. Seballompok bahasa yang diturunkan dari leluhur yang sama dikenal sebagai rumpun bahasa. Bahasa Yang digunakan dunia Sekarang tergolong Pada keluarga Indo-Eropa, yang mengikutkan bahasa seperti Inggris, Spanyol, Portugis, Rusia, dan Hindi Bahasa Sino-Tibet, Yang melingkupi Bahasa Mandarin, Kantonesisch, dan banyak Verschiedenes bahasa Semitik, yang melingkupi Arab, Amhar, Dan Hebräisch dan bahasa Bantu, yang melingkupi Swahili, Zulu, Shona, dan ratusan bahasa lain yang digunakan di Afrika. Konsensusnya adalah antara 50 dan 90 bahasa Yang digunakan Sekarang kemungkinan Akan punah Pada tahun 2100. Ankommende Suchausdrücke: pengertian bahasa pengertian Bahasa Indonesia pengertian bahasa pemrograman pengertian bahasa Inggris pengertian bahasa menurut para ahli pengertian bahasa baku pengertian bahasa arab pengertian bahasa Daerah pengertian bahasa Secara Umum pengertian bahasa Gallien pengertian bahasa Montage pengertian bahasa Asing pengertian bahasa alay pengertian bahasa alay menurut para ahli pengertian bahasa austronesia pengertian bahasa anak pengertian bahasa adalah pengertian bahasa Asing menurut para ahli pengertian bahasa aceh pengertian bahasa baku dan tidak baku pengertian bahasa baku menurut para ahli pengertian bahasa bali pengertian bahasa baku dan nicht baku pengertian bahasa Grund pengertian bahasa baku dan contohnya pengertian bahasa bugis pengertian bahasa batak pengertian bahasa Bias Geschlecht pengertian bahasa c pengertian bahasa cendekia definisi bahasa cina pengertian ciri Bahasa Indonesia baku definisi Makna bahasa pengertian Sejarah menurut bahasa china definisi bahasa c pengertian cerkak bahasa Jawa pengertian cerpen Bahasa Indonesia pengertian Calung bahasa sunda pengertian bahasa dan dialek pengertian bahasa Daerah menurut para ahli pengertian bahasa dan sastra pengertian bahasa dan fungsinya pengertian bahasa dan fungsi bahasa pengertian bahasa dan budaya pengertian bahasa dan sastra Indonesien pengertian bahasa dan Komunikasi pengertian bahasa dan kebudayaan pengertian bahasa ekspresif pengertian bahasa efektif pengertian bahasa Endbenutzers definisi bahasa Edward Sapir pengertian etimologi Bahasa Indonesia pengertian bahasa menurut Edward Sapir pengertian kamus ekabahasa pengertian ejaan Bahasa Indonesia pengertian EJT Bahasa Indonesia pengertian ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pengertian bahasa figuratif pengertian bahasa formale pengertian bahasa formal dan nicht formalen pengertian bahasa fortran pengertian bahasa fleksi pengertian bahasa filsafat pengertian bahasa FITUR definisi bahasa figuratif pengertian filsafat bahasa menurut Kaelan definisi Frasa BahasaMelayu pengertian bahasa Gallien php pengertian bahasa gambar pengertian bahasa Gallien menurut ahli pengertian bahasa Gallien menurut para ahli pengertian bahasa Gallien Kepo pengertian gaya bahasa simile definisi bahasa gambar pengertian gaya bahasa baku definisi gaya bahasa pengertian bahasa hukum pengertian bahasa hukum Indonesien pengertian bahasa hokkien pengertian bahasa html pengertian bahasa Hewan definisi bahasa Halos definisi huraian bahasa pengertian hakikat bahasa pengertian hakikat Bahasa Indonesia pengertian hakekat bahasa pengertian Bahasa Indonesia menurut para ahli pengertian bahasa Inggris menurut para ahli pengertian bahasa ibu pengertian bahasa Inggris Secara Umum pengertian bahasa ilmiah pengertian Bahasa Indonesia Secara Umum pengertian Bahasa Indonesia baku pengertian Bahasa Indonesia Ragam ilmiah pengertian bahasa Jawa pengertian bahasa Jepang pengertian bahasa jurnalistik pengertian bahasa java pengertian bahasa Jawa kuno pengertian bahasa jurnalistik menurut para ahli pengertian bahasa Jawa menurut para ahli pengertian bahasa Jawa krama pengertian bahasa Jargon pengertian bahasa jiwa bangsa pengertian bahasa Kebangsaan pengertian bahasa komunikatif pengertian bahasa Kawi pengertian bahasa klise pengertian bahasa kiasan pengertian bahasa komputer pengertian bahasa Kedua pengertian bahasa konotatif pengertian bahasa korea pengertian bahasa Kalbu pengertian bahasa lisan pengertian bahasa lateinisch pengertian bahasa lokal pengertian bahasa lisan menurut para ahli pengertian bahasa lugas pengertian bahasa Lampung pengertian bahasa lisan dan tulisan pengertian bahasa lisan menurut ahli pengertian bahasa linguistik pengertian bahasa logika pengertian BahasaMelayu pengertian bahasa Mandarine pengertian bahasa mesin pengertian bahasa menurut beberapa ahli pengertian BahasaMelayu klasik pengertian bahasa menurut wikipedia pengertian bahasa modernen pengertian bahasa menurut abdul Chaer pengertian bahasa Madura pengertian bahasa Nasional pengertian bahasa negara pengertian bahasa ngoko pengertian bahasa nonverbale pengertian bahasa nicht baku pengertian bahasa Nasional dan bahasa negara pengertian bahasa nusantara pengertian bahasa nicht prosedural definisi bahasa Noam Chomsky pengertian nahwu bahasa arab pengertian bahasa otomata pengertian bahasa oleh para ahli definisi bahasa oleh Tokoh definisi bahasa otomata pengertian OBJEK Bahasa Indonesia pengertian teori bahasa otomata pengertian bahasa pemrograman Open-Source-pengertian bahasa sebagai OBJEK linguistik pengertian bahasa pemrograman berorientasi OBJEK pengertian teori Bahasa dan otomata pengertian bahasa pemrograman java pengertian bahasa pemrograman php pengertian bahasa pascal pengertian bahasa pemrogaman pengertian bahasa pemrograman c pengertian bahasa Persatuan pengertian bahasa pemrograman visual basic pengertian bahasa pertama pengertian bahasa pdf pengertian bahasa Abfrage pengertian bahasa qibti pengertian bahasa Abfrage formale pengertian qawaid bahasa arab pengertian bahasa Abfrage komersial pengertian bahasa al-quran pengertian bahasa resmi pengertian bahasa rakitan pengertian bahasa ROH pengertian bahasa reseptif pengertian bahasa reguler pengertian bahasa Ragam ilmiah pengertian bahasa rakyat pengertian bahasa resmi dan tidak resmi pengertian bahasa remaja pengertian bahasa rojak pengertian bahasa sunda pengertian bahasa sansekerta pengertian bahasa Slang pengertian bahasa surat pengertian bahasa sebagai alat Komunikasi pengertian bahasa standar pengertian bahasa Secara khusus pengertian bahasa Secara etimologi pengertian bahasa Secara universal pengertian bahasa Tubuh pengertian bahasa tulis pengertian bahasa tabu pengertian bahasa Tubuh menurut para ahli pengertian bahasa tidak baku pengertian bahasa tulisan pengertian bahasa Tingkat tinggi pengertian bahasa tidak sopan pengertian bahasa Tingkat rendah pengertian bahasa tidak resmi pengertian bahasa untuk anak usia dini pengertian bahasa Urdu pengertian bahasa universal pengertian bahasa unik pengertian bahasa Umum definisi unsur bahasa pengertian Bahasa Indonesia Umum pengertian melayu asal usul BahasaMelayu pengertian ungkapan Bahasa Indonesia pengertian unsur bahasa pengertian bahasa verbal pengertian bahasa visual basic pengertian bahasa Mundart pengertian bahasa visuelle pengertian bahasa vulgär pengertian bahasa verbal dan nonverbale definisi bahasa vernakular definisi bahasa verbal dan nonverbale definisi variasi bahasa definisi vokal BahasaMelayu pengertian bahasa wikipedia pengertian bahasa wiki definisi bahasa Wilhelm von Humboldts definisi bahasa Wiki definisi Wacana BahasaMelayu pengertian bahasa baku wikipedia pengertian Wacana Bahasa Indonesia pengertian warta bahasa sunda definisi bahasa wikipedia definisi bahasa walikan pengertian bahasa pemrograman xml pengertian bahasa yang baik dan Benar pengertian bahasa yang komunikatif pengertian bahasa yang santun pengertian bahasa yang efektif pengertian bahasa yang Benar pengertian bahasa yang Menarik pengertian bahasa yang baku definisi bahasa yang baik dan Benar pengertian Bahasa Indonesia yang baik dan Benar pengertian Bahasa Indonesia yang baik pengertian Zakat menurut bahasa dan istilah pengertian zalim menurut bahasa dan istilah pengertian bahasa arab anisa pengertian bahasa bantu pengertian bahasa banjar pengertian bahasa baku dan bahasa tidak baku pengertian bahasa c pengertian bahasa dalam puisi pengertian bahasa fungsional pengertian Bahasa Indonesia jurnalistik pengertian bahasa isyarat pengertian bahasa ilmu pengertian bahasa jenaka pengertian bahasa kasar pengertian bahasa klasik pengertian bahasa Komunikasi pengertian Bahasa Malaysia pengertian bahasa menurut para ahli bahasa pengertian bahasa menurut kamus dewan pengertian bahasa menurut para Pakar pengertian bahasa menurut Gorys keraf pengertian bahasa menurut ahli bahasa pengertian bahasa pemograman pengertian bahasa pengaturcaraan pengertian bahasa pasar pengertian bahasa proto pengertian bahasa Primer pengertian bahasa Programm pengertian bahasa rupa pengertian bahasa Rasmi pengertian bahasa sms pengertian bahasa sastera pengertian bahasa Secara ilmiah pengertian bahasa Slanga pengertian bahasa secara umum dan khususA. Latar Belakang Dalam masyarakat sederhana tidak adanya peran Nicht ausgefüllt - Nicht ausgefüllt - Nicht ausgefüllt - Nicht ausgefüllt - Nicht ausgefüllt - Nicht ausgefüllt - Nicht ausgefüllt - Nicht ausgefüllt - Nicht ausgefüllt - Nicht ausgefüllt - Hauptgericht menladi masalah. Namun dalam masyarakat Yang Semakin berkembang saat ini, peran Bank dan Lembaga keuangan Verschiedenes sangatlah Penting, khusunya sebagai lembagai mediasi antara pihak Yang memiliki dana dan Yang membutuhkan dana. Mekanisme aktivitas ekonomi masyarakat modern dengan peruanischen bank dan lembaga keuangan lain. Secara Umum dapat dikatakan Bank dan Lembaga keuangan Menjadi pihak perantara bagi sektor rumah Tangga dan Sektor Industri, khususnya di dalam menyerap dana Dari sektor rumah Tangga dalam bentuk Tabungan dan menyalurkannya kepada sektor Industri sebagai kredit investasi. Meskipun dalam prakteknya penyerapan als penyaluran dana itu sendeniri dapat terjadi baik von dan untuk sektor rumah tangga maupun sektor industri. B. Rumusan Masalah 1. Apakah tujuan Dari Bank Indonesia 2. Apakah tugas-tugas Bank Indonesia 3. Apakah hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah 4. Apakah hubungan Bank Indonesia dengan dunia Internasional C. Tujuan Penulisan 1. Mahasiswa / i dapat mengetahui tujuan Dari Bank Indonesien. 2. Mahasiswa / ich dapat mengetahui tugas-tugas Bank Indonesien. 3. Mahasiswa / i dapat mengetahui hubungan Bank Indonesien dengan pemerintah. 4. Mahasiswa / ich dapat mengetahui hubungan Bank Indonesien dengan dunia Internasional. A. Tujuan Bank Indonesien Sebelum melangkah kepada tugas atau fungsi Bank Indonesien, terlebih dahulu kita melihat tugas atau fungsi bank. Secara Umum dapat dilihat Dari Sudut pandang peraturan perundang-Undangan Yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Jahr 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Jahr 1992 tentang Perbankan. Fischeri utama perbankan adalah sebagai penghimpun als penyalur dana masyarakat. 1 Dalam UU No 13 Jahr 1999 (UU-BI), bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, artinya BI Harus menjaga Agar nilai mata uang atas barang dan jasa tetap stabil. 2 Dengan melihat laju inflasi (kenaikan secara terus-menerus) BI juga menjaga Kestabilan Nilai Rupiah Dari Mata Uang Asing (Kurs). kestabilan itu sangat Penting mendukung Pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenaikan harga Secara Terus menerus Akan menurunkan Daya beli masyarakat khususnya pendapatan masyarakat tetap, sehingga Tingkat kesejahteraan menurun, khususnya barang dan jasa Yang di Import Dari luar negeri Lebih Dari ketidakstabilan nilai Tukar Rupiah mengakibatkan Pada pelaku Ekonomi mengalami kesulitan menyusun perencanaan unsaha pada akhirnya mengakibatkan perekonomian buruk pada kesejahteraan masyarakat. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesien adalah: 1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang als jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. 2. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. B. Tugas-tugas Bank Indonesia Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar Yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai Rupiah, Pasal 10 UU BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran LAJU inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara gelegen: a) Operasi pasar terbuka di pasar uang baik Rupiah maupun valuta Asing b) Penetapan cadangan wajib Minimum c) Pengaturan kredit atau pembiayaan 2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran , Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak liegen memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran, Agar Bank Indonesien dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi Bank. Dalam mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan Usaha tertentu Dari Bank, melaksanakan pengawasan atas Bank, dan memberikan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan Yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin Usaha Bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan Kantor Bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank , Serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Di bidang pengawasan, Bank Indonesien melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung (Übersetzung) dilakukan melalui penelitian, analisis als Auswerteverfahren terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. 3 Agar tujuan mencapai als memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat dicapai secara efektif als efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan. 4 1) Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai Rupiah, Pasal 10 UU 8208 BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran LAJU inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai Cara antara lain. 183 Operasi pasar terbuka di pasar uang baik Rupiah maupun valuta Asing 183 Penetapan Tingkat Diskonto 183 Penetapan cadangan wajib mindestens 183 Pengaturan kredit atau pembiayaan 2) Peran Bank Indonesia sebagai Lender of the Last Resort Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi Kreditgeber des letzten Ortes, Yang Memungkinkan Bank Indonesien Membrane Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Yang Dihadapi Bank. 3) Kebijakan Nilai Tukar Pasal 12 UU-BI menetapkan bahwa Bank Indonesien melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Penetapan nilai tukar dilakukan von Pemerintah dalam bentuk von Keputusan Presiden berdasarkan usul Bank Indonesien. 4) Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa Dalam Pasal 13 UU 8208 BI dirumuskan bahwa Bank Indonesien mengelola cadangan devisa. Dalam rangka pengelolaan kadangan devisa tersebut, Bank Indonesien melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa serta dapat menerima pinjaman luar negeri. 5) Penyelenggaraan Survei Untuk melaksanakan kebijakan moneter secae efektif dan efisien, diperlukan daten / informationen ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Untuk memperoleh Daten / Informationen tersebut, Bank Indonesien dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu 8208 waktu yang dapat bersifat makro atau mikro. 6) Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi Bank Indonesien berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan / atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara. 7) Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesien sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU 8208 BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesien menetapkan peraturan, Mitgliedschaft als mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melasankan akan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank. Selain itu, Bank Indonesien berwenang menetapkan ketentuan 8208 ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati 8208 hatian. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesien. 183 Memberikan dan mencabut izin Usaha Bank 183 Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan Kantor Bank 183 Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank 183 Memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan 8208 kegiatan Usaha tertentu. C. Hubungan Bank Indonesien dengan pemerintah. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah seperti Yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 adalah sebagai berikut: 1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundangan. 2. Bank Indonesien untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajinan keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. 3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesien dan atau mengundang Bank Indonesia dalam Sidang kabinet Yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan Yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah gelegen Yang temasuk kewenangan Bank Indonesia. 4. Bank Indonesien wajib Mitgliedskan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesien. 5. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat urne Negara, pemerintah wjib terlebih dahulu berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat. Bank Indonesien dapat membantu penerbitn fasilitas pembiayaan darurat dan juga kecuali yang berjangka pendek dalam rangka operasi pengendalischen moneter. 6. Bank Indonesien dilarang Mitglied kredit kepada pemerintah. Dalam hal Bank Indonesien melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum. 5 Dari pemaparan kosep hubungan Bank Indonesien dengan pemerintah di atas sangatlah jelas terlihat peruan Bank Indonesien bagi perekonomian Nasional. Misalkan Bank Indonesien dikatakan sebagai agen pembangunan karena mengingat masalah sejarah awal mula munculnya Bank Indonesien terletak pada masa pengembangan bangsa Indonesien. Selain dari pada itu, Bank Indonesien juga merupakan salah satu pengarah dana, menunjang kebijaksanaan pembangunan, mendorong perkembangan usaha kecil als kredit khusu von Alam Deregulasi. Bank Indonesia dalam menunjang kebijaksanaan Pembangunan tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 13 tahun 1968 adalah mendorong kelacaran produksi dan Pembangunan serta memperluas kesempatan kerja Guna meningkatkan taraf hidup rakyat. 6 Hubungan yang utama adalah Bank Indonesien juga bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Disamping itu, atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia untuk dan atas Nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. BI Dipimpin Oleh Dewan Gubernur Yang Terdiri Dari Seorang Gubernur, Sektor Deputi Gubernur Senioren Sekurang-Kurangnya 4 orang atau Sebanyak-Banyaknya 7 orang Deputi Gubernur. Gubernur dan Deputi Gubernur Mitglied des Vorstandsvorsitzenden Presiden dengan persetujuan DPR. Deputi Gubernur diusulkan von Gubernur dan diangkat von Presiden dengan persetujuan DPR. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten. Hubungan BI dengan Pemerintah. Hubungan Keuangan Dalam hal hubungan keuangan dengan Pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat Hutang negara Guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat Hutang negara tersebut. Bank Indonesien juga bertindak sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan rekening Pemerintah der Bank Indonesien, dan atas permintaan Pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesien. Namun demikian, Agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia Benar-Benar terfokus serta Agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada Pemerintah Guna mengatasi deficit spending - Yang Selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Yang Lama - Kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesien. Hubungan BI dengan Pemerintah. Independensi dalam Interdependensi Meskipun Bank Indonesia merupakan Lembaga negara Yang independen, tetap diperlukan Koordinasi Yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, Sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian Yang tidak terpisahkan Dari kebijakan-kebijakan ekonomi Nasional Secara keseluruhan. Koordinasi di antara Bank Indonesien dan Pemerintah diperlukan pada sidang Kabinett yang Membranen masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesien. Dalam sidang Kabinett tersebut Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesien. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan Lain Yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Di lain pihak, Pemerintah juga, dapat, menghadiri, Rapat, Dewan, Gubernur, Bank, Indonesien, dengan, hak bicara, tetapi, tanpa, hak, suara. Oleh Sebab itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja Yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan Pemerintah serta Lembaga-Lembaga terkait Verschiedenes di Lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang Masing-Masing. 7 D. Hubungan Bank Indonesien dengan Dunia Internasional. Dalam hal hubungan Bank Indonesien dengan Dunia Internasiaonal, maka Bank Indonesien: 1. Dapat melakukan kerja sama dengan: a) Bank Sentral Negara lain. B) Organisasi dan Lembaga Internasional. 2. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional atau lembaga multilaterale adalah Negara maka Bank Indonesien dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesien sebagai anggota. BI menjalin hubungan kerjasama dengan Lembaga internasional Yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun Pemerintah Yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. BI menjalin kerjasama internasional meliputi bidang-bidang 8. 1. Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta Asing 2. Penyelesaian transaksi Lintas negara 3. Hubungan koresponden 4. Tukar-menukar Informasi mengenai hal-hal Yang terkait dengan tugas-tugas selaku Bank sentral 5. Pelatihan / penelitian von Bidang Moneter dan sistem pembayaran. Keanggotaan Bank Indonesien di beberapa lembaga dan Forum internasional atas nama Bank Indonesien sendiri antara lain. 1. Das Südasiatische Zentralbankforschungszentrum (SEACEN Center) 2. Das Südasiatische, Neuseeland und Australien Forum der Bankenaufsicht (SEANZA) 3. Das Exekutivtreffen der Ostasiatischen und Pazifischen Zentralbanken (EMEAP) 4 ASEAN Zentralbankforum (ACBF) 5. Bank für Internalional Settlement (BIZ) Keanggotaan Bank Indonesien mewakili pemerintah Republik Indonesien antara lain. (ASEAN) 2. ASEAN3 (ASEAN Cina, Jepang und Korea) 3. Asien-Pazifische Wirtschaftskooperation (APEC) 4. Manila-Rahmenkonferenz (MFG) 5. Asien-Europa-Treffen (ASEM) 6. islamische Entwicklungsbank (IDB) 7. Internationalen Währungsfonds (IWF) 8. Weltbank, termasuk keanggotaan di Intenational Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), international Development Association (IDA) dan international Finance Cooperatioan (IFC), serta multilateralen Investitions-Garantie Agentur (MIGA) 9. Welthandelsorganisation (WTO) 10. Zwischenstaatliche Gruppe von 20 (G20) 11. Zwischenstaatliche Gruppe von 15 (G15, sebagai Beobachter) 12. Regierungsgruppe von 24 (G24, sebagai Beobachter) Dalam UU Nr. 13T ahun 1999 (UU-BI), bahwa tujuan Bank Indonesien adalah mencapai dn memelihara kestabilan nilai rupiah, artinya BI harus menjaga agar nilai mata uang ata barang dan jasa tetap stabil. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar Yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 3. Serta mengatur als mengawasi Bank. Hubungan dengan pemerintah dituangkan dalam UU No23 Tahun 1999 sebagai berikut: 1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. 2. Atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman dari luar negeri menata unsaha menyelesaikan tagihan kewajiban keuangan pemerintah luar negeri. 3. Pemerintah wajib Gedächtnis pendapat BI dan mengundang dalam sidang Kabinett membahas masalah ekonomi. 4. Mitglied Pertimbangan kepada pemerintah atas rancangan APBN. 5. Menerbitkan surat utan Negara pemerintah harus berkonsultasi pada BI als pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR. 6. BI dilarang Mitglied kredit pada pemerintah. Dalam hal hubungan Bank Indonesien dengan Dunia Internasiaonal, maka Bank Indonesien: 1. Dapat melakukan kerja sama dengan: c) Bank Sentral Negara lain. D) Organisasi dan Lembaga Internasional. 2. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional atau lembaga multilaterale adalah Negara maka Bank Indonesien dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesien sebagai anggota. Diharapkan mahasiswa dapat memahami tujuan und tugas-tugas dari Bank Indonesien. Selen itu mereka dapat mengetahui apa hubungan Bank Indonesien dengan pemerintah dan juga hubungannya dengan dunia Internasional. Hasibuan, Malayu S. P. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers. Latumaerissa Julius R. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba empat. Rahardjo, Darwan. 1995 Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa. Jakarta: LP3ES IndonesiaBAB I PENDAHULUAN A. latar Belakang latar Belakang penulisan makalah ini adalah untui memenuhi salah satu persaratan tugas Dari panitia ospek jurusan PMP-KN 2011. B. TUJUAN 8226 Untuk memenuhi sala satu tugas Dari panitia PMP-KN 8226 Untuk Lebih mengenal dasa - dasar ilmu administrasi negara C. RUMUSAN MASALAH 1. Apa itu ilmu administrasinnegara 2. Bagaimana Sejarah berkembangnya ilmu administrasi Negara 3. Apa hubungan ilmu admoinistrasi Negara dengan ilmu-ilmu soziale Verschiedenes 4. Bagai Mana bentuk administrasi negra di Indonesien BAB II Dasar-Dasar Ilmu Administrasi Negara PENGERTIAN ADMINISTRASI Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara. Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara. Sejarah Pertumbuhan Administrasi Negara Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemak-muran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi 8220of the public8221, tetapi sebaliknya adalah administrasi 8220for the public8221. Ide ini sebenarnya bukanlah baru. Orientasi semacam ini telah dicanangkan dengan jelas dalam ajaran Confusius dan dalam 8220Pidato Pemakaman8221 Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Bukti 8211 bukti sejarah dengan jelas membuktikan upaya-upaya yang sistematis, yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh seperti Cicero dan Casiodorus. Selama abad ke-16 8211 18 tonggak kemapanan admi-nistrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan oleh kaum Kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi negara juga memperoleh perhatian penting di Amerika, terutama setelah negara ini merdeka. Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri. Pendekatan Administrasi Negara Modern Perkembangan evolusioner administrasi negara diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan (desisional) dan pendekatan ekologis. Secara khusus, pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara. Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati. Pengaruh politik terhadap administrasi negara selalu besar, tidak peduli kapan pun masanya. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala di semua negara yang menunjukkan bahwa setiap pemerintah disusun di atas tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Hubungan terus menerus administrasi dengan politik mencerminkan keberlanjutan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sebagaimana dicerminkan dalam dua tahap pemerintahan, yakni tahap politik dan tahap administrasi. Jika tahap pertama merupakan tahap perumusan kebijakan, maka tahap kedua merupakan tahap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap pertama. PENTINGNYA STUDI ADMINISTRASI NEGARA Kekhususan Administrasi Negara Administrasi negara mempunyai banyak definisi yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan cakupan dan pusat perhatian. Sekalipun demikian, jika administrasi negara dibandingkan dengan organisasi sosial yang lain, maka segera terungkap bahwa administrasi negara mempunyai hal-hal yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya. Caiden (1982) menunjukkan tujuh kekhususan administrasi negara, yaitu 1. Kehadiran administrasi negara tidak bisa dihindari. 2. Administrasi negara mengharapkan kepatuhan. 3. Administrasi negara mempunyai prioritas. 4. Administrasi negara mempunyai kekecualian. 5. Manajemen puncak administrasi negara adalah politik. 6. Penampilan administrasi negara sulit diukur. 7. Lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara. 8. Identifikasi Administrasi Negara 1. Identifikasi terhadap administrasi negara, menurut pandapat Gerald E. Caiden, dapat ditempuh melalui lima cara berikut: a. Identifikasi administrasi pemerintahan. B. Identifikasi organisasi publik. C. Identifikasi orientasi sikap administrasi. d. Identifikasi proses yang bersifat khusus. e. Identifikasi aspek publik. 2. Administrasi negara tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari ke empat indikator berikut. administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi dan proses yang bersifat khusus. 3. Lima identifikasi mengandung unsur yang bersifat umum, yakni. administrasi negara menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik, dalam arahan politik, dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik. Peranan Administrasi Negara Pentingnya studi administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik. Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi social dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan public, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, amupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku. Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persainagn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global Krisis Identitas Krisis identitas yang dialami administrasi negara, menurut Henry (1995:21), berkisar pada persoalan bagaimana administrasi negara memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Secara rinci krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa: 1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi negara bertumpu pada tiadanya kesepakatan tentang administrasi negara sebagai ilmu ataukah bukan. 2. Sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran berikut: a. mempunyai paradigma teoritis b. mempunyai teori-inti. 3. Nicholas Henry menunjukkan adanya lima paradigma administrasi negara, yang terdiri dari a. Dikhotomi politik-administrasi (1900-1927) b. Prinsip-prinsip adiministrasi (1927-1937) c. Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-sampai sekarang) d. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970) e. Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-sampai sekarang) 4. Administrasi negara dapat dipandang sebagas studi multidisipliner yang bersifat eklektis karena banyak konsep yang dipinjam dari ilmu-ilmu lain. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN ILMU-ILMU YANG LAIN Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu-ilmu Lain 1. Administrasi negara, sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial, kehidupannya berlangsung dalam suatu lingkungan sosial tertentu, sehingga perwujudan aktivitasnya senantiasa berhubungan erat dengan berbagai cabang ilmu sosial, khususnya dengan ilmu sejarah, antropologi budaya, ilmu ekonomi, administrasi niaga, ilmu jiwa, sosiologi dan ilmu politik. 2. Perspektif administrasi negara akan lebih gampang diungkapkan dengan mempergunakan analisis sejarah dan antropologi budaya. Penggunaan analisis antropologi budaya akan melengkapi analisis sejarah. 3. Ilmu ekonomi menyumbangkan analisis biaya dan manfaat, sedang administrasi niaga menyumbangkan konsep PPBS dan makna Gerakan Manajemen Ilmiah kepada administrasi negara. Sementara ilmu jiwa membantu untuk memahami individu dalam situasi administrasi. 4. Sosiologi telah memberikan pambahasan yang mendalam mengenai birokrasi dan kooptasi, yang merupakan hal-hal yang amat menonjol dalam studi administrasi Negara 1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat 61607 Ilmu Negara mempelajari : 8226 Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat. 8226 Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara, serta hakekat negara. o Hukum Tata Negara mempelajari : 8226 Negara dalam keadaan konkrit artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat. 8226 Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku dalam suatu negara. 8226 Hukum Tata Negara mempelajari negara dari segi struktur. Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara yang mempelajari konsep, teori tentang Negara merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara. 2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik. Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan. Menurut Barrents, Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut. 3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut hak-hak organisasi batasan-batasan dan wewenang. Hukum Administrasi Negara adalah yang mempelajari jenis bentuk serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya. Menurut Budiman Sinaga, mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan itu harus diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang. ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA Obyek asas Hukum Tata Negara sebagaimana obyek yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara, sebagai tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas Hukum Tata Negara sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan. Asas-asas Hukum Tata Negara yaitu: 8226 Asas Pancasila Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut. Pancasila sebagai Azas Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 8226 Asas Hukum, Kedaulatan rakyat dan Demokrasi Asas kedaulatan dan demokrasi menurut jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia, mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi. Azas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. 8226 Asas Negara Hukum Yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas Negara hukum (rechtsstaat) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Unsur-unsur / ciri-ciri khas daripada suatu Negara hukum atau Rechstaat adalah : 1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan. 2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun. 3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. 4. Adanya Undang-Undang Dasaer yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. 8226 Asas Demokrasi Adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Azas Demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah Azas kekeluargaan. 8226 Asas Kesatuan Adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Asas Negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang di desentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. 8226 Asas Pembagian Kekuasaan dan Check Belances Yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. 8226 Asas legalitas Dimana asas legalitas tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Atau dengan kata lain the rule of law not of man dengan dasar hukum demikian maka harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke yaitu : 1. Kekuasaan Legislatif 2. Kekuasaan Eksekutif 3. Kekuasaan Federatif Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu Trias Politica 1. Eksekutif 2. Legislatif 3. Yudikatif Masalah Focus dan Locus dari Administrasi Negara 1. Menurut Nicholas Henry, administrasi negara mengenal lima paradigma berikut: Paradigma 1: Dikhotomi politik-administrasi (1900-1926). Paradigma 2: Prinsip 8211 prinsip administrasi negara (1927-1937). Paradigma 3: Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970) Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970). Paradigma 5: Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970 8211 sampai sekarang). 2. Lima paradigma tersebut bersifat tumpang tindih atau 8220overlaping8221. Di mana 8220locus8221 (tempat letak) dan 8220focus8221 (yang diperhatikan) administrasi negara saling berganti. 3. Paradigma 1 lebih mementingkan 8220locus8221, paradigma 2 menonjolkan 8220focus8221, paradigma 3 kembali lebih mementingkan 8220locus8221, sedang paradigma 4 mementingkan 8220focus8221, dan paradigma 5 berusaha untuk mengaitkan antara 8220focus8221 dan 8220locus8221 dari administrasi negara. Masalah Focus dan Locus dari Administrasi Negara 1. Menurut pendapat Maurice Spiers pendekatan-pendekatan dalam administrasi negara adalah pendekatan matematik, sumber daya manusia dan sumber daya umum. Sedang menurut Robert Presthus adalah pendekatan institusional, struktural, perilaku, dan pasca perilaku. Bagi Thomas J. Davy pendekatan yang dimaksud terdiri dari manajerial, psikologis, politis, dan sosiologis. 2. Pendekatan proses administrasi memandang administrasi sebagai satu proses kerja yang dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pendekatan ini juga seringkali disebut dengan pendekatan operasional. 3. Pendekatan empiris hendak melakukan generalisasi atas kasus-kasus yang telah terjadi secara sukses. Pendekatan ini seringkali disebut juga sebagai pendekatan pengalaman. 4. Pendekatan perilaku manusia memandang bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasi tergantung pada penerapan prinsip-prinsip psikologis. Pendekatan ini telah menampilkan aspek manusia sebagai elemen utama administrasi. 5. Pendekatan sistem sosial memandang administrasi sebagai satu sistem sosial. Kesadaran akan berbagai keterbatasan organisasi dapat menumbuhkan semangat kerjasama di antara anggota-anggota organisasi. 6. Pendekatan matematik memandang model-model matematik dapat diterapkan pada administrasi, dengan tujuan untuk melakukan peramalan. 7. Pendekatan teori keputusan memandang pembuatan keputusan sebagai fungsi utama administrasi. Semula pendekatan ini hanya membahas dan melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif dalam memilih tindakan yang akan diambil, tetapi kemudian pendekatan ini juga mengkaji semua aktivitas organisasi. ORGANISASI ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN Organisasi 1. Ada dua pengertian yang seringkali dipergunakan untuk maksud yang sama, yakni pengertian organisasi dan pengertian institusi. Keduanya sebenarnya berbeda, Organisasi lebih menunjukkan ikatan-ikatan struktural, sedang institusi lebih menampilkan ikatan-ikatan normatif sosial. 2. Bertitik tolak dari kesadaran akan arti pentingnya organisasi dalam kehidupan sosial, berkembang berbagai macam teori organisasi. Teori-teori organisasi ini dapat dibagi dalam tiga kelompok teori berikut: model tertutup, model terbuka, dan model sintesis. 3. Bentuk organisasi yang paling banyak dijumpai adalah organisasi lini dan staf. Dalam organisasi yang demikian, anggota organisasi terbagi dua: yang berkaitan dengan implementasi organisasi disebut unit lini, dan mereka yang mempunyai aktivitas untuk memberikan nasihat kepada pimpinan disebut unit staf. 4. Koordinasi dapat dipandang sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas atau spesialisasi. Koordinasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menyatupadukan semua aktivitas organisasi menuju titik yang sama. Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan untuk membuat kegiatan yang dilakukan satuan kerja atau unit-unit organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dicegah kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari rencana. Dasar-dasar Manajemen Perkembangan teori manajemen, menurut pendapat Leonard J. Kazmier, dapat dibagi dalam empat periode yakni: 1. Gerakan manajemen ilmiah 2. Prinsip-prinsip umum manajemen 3. Pengaruh dari ilmu perilaku 4. Pendekatan sistem dan kuantitatif. Fungsi-Fungsi P. O.S. D.Co. R.B. dalam Administrasi Negara 1. Yang mengembangkan tujuh prinsip POSDCoRB adalah Luther H. Gullick. POSDCoRB adalah akronim dari 8220planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting8221. Menurut Gullick ketujuh aktivitas inilah yang pada umumnya dijalankan oleh manajer pada semua organisasi. 2. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat sesuatu yang harus dikerjakan, dan metode-metode untuk melaksanakannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Henry Fayol telah menunjukkan adanya 8 kriteria bagi suatu rencana yang baik. Dalam pemerintahan, dikenal tiga macam perencanaan, yakni: perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. 3. Yang dimaksudkan dengan pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian sebenarnya merupakan proses mengorganisasikan orang-orang untuk melaksanakan tugas pokoknya. Karena itu, dalam administrasi negara masalah organisasi dan personalia merupakan dua faktor utama. 4. Yang dimaksudkan dengan penyediaan staf adalah. pengarahan dan latihan sekelompok orang yang mengerjakan sesuatu tugas, dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Dalam upaya mengembangkan staff metode yang dapat dipergunakan, antara lain: latihan jabatan, penugasan khusus, simulasi, permainan peranan, satuan tugas penelitian, pengembangan diri dan seterusnya. Sementara itu ada tiga tipe program pengembangan staf yang terdiri dari: 8220presupervisory programs8221, 8220middle management programs8221 dan 8220executive development programs8221. 5. Yang dimaksudkan dengan pengarahan adalah pembuatan keputusan-keputusan dan menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat khusus dan umum. Fungsi pengarahan melibatkan pembimbingan dan supervisi terhadap usaha-usaha bawahan dalam rangka pencapalan sasaran-sasaran organisasi. Dalam kaitannya dengan fungal ini, ilmu-ilmu perilaku telah memberikan sumbangan besar dalam bidang-bidang motivasi dan komunikasi. 6. Yang dimaksudkan dengan pengkoordinasian adalah kegiatan-kegiatan untuk mempertalikan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam sesuatu organisasi. Mengenai koordinasi ada beda pandang antara beberapa sarjana. Di satu pihak ada yang memandangnya sebagai fungsi manajemen. Sedang pihak yang lain, menganggapnya sebagai tujuan manajemen. Dalam pandangan yang kedua, keberhasilan koordinasi sepenuhnya tergantung pada keberhasilan atau efektivitas dart fungsi-fungsi perercanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 7. Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer. 8. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akutansi. Sesuatu anggaran, baik APBN maupun APBD, menunjukkan dua hal: pertama sebagai satu pernyataan fiskal dan kedua sebagai suatu mekanisme. Allen Schick mengungkapkan adanya tiga tujuan anggaran: pengawasan, manajemen, dan perencanaan. Sedangkan fungsi anggaran berdasarkan perjalankan historisnya terdiri dari empat macam yaitu: fungsi kontrol, fungsi manajemen, fungsi perencanaan, dan fungsi evaluasi. BIROKRASI Pengertian Birokrasi 1. Birokrasi harus dicerna sebagai satu fenomena sosiologis. Dan birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses rasionalisasi. 2. Konotasi atau anggapan negatif terhadap birokrasi sebenarnya tidak mencerminkan birokrasi dalam sosoknya yang utuh. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi, yang diangkat atas dasar alasan keunggulan teknis, di mana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang ketat, karena melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian-keahlian yang sangat bercorak ragam. 3. Ada tiga kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan birokrasi, yakni: pendekatan struktural, pendekatan behavioral (perilaku) dan pende-katan pencapaian tujuan. Tipe Ideal Birokrasi dari Max Weber 1. Apa yang telah dikerjakan oleh Max Weber adalah melakukan konseptualisasi sejarah dan menyajikan teori-teori umum dalam bidang sosiologi. Di antaranya yang paling menonjol adalah teorinya mengenai birokrasi. 2. Cacat-cacat yang seringkali diungkapkan sebenarnya lebih tepat dicerna sebagai disfungsi birokrasi. Dan lebih jauh lagi, birokrasi itu sendiri merupakan kebutuhan pokok peradaban modern. Masyarakat modern membutuhkan satu bentuk organisasi birokratik. Pembahasan mengenai birokrasi mempunyai kemiripan dengan apa yang diamati oleh teori organisasi klasik. 3. Dalam membahas mengenai otorita. Weber mengajukan 3 tipe idealnya yang terdiri dari: otorita tradisional, kharismatik dan legal rasional. Otorita tradisional mendasarkan diri pada pola pengawasan di mana legimitasi diletakkan pada loyalitas bawahan kepada atasan. Sedang otorita kharismatik menunjukkan legimitasi yang didasarkan atas sifat-sifat pribadi yang luar biasa. Adapun otorita legal rasional kepatuhan bawahan di dasarkan atas legalitas formal dan dalam yurisdiksi resmi. 4. Kelemahan dari teori Weber terletak pada keengganan untuk mengakui adanya konflik di antara otorita yang disusun secara hirarkis dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang. 5. Tipologi yang diajukan oleh Weber, selanjutnya dikembangkan oleh para sarjana lain, seperti oleh Fritz Morztein Marx, Eugene Litwak dan Textor dan Banks. Karakteristik Birokrasi 1. Menurut Dennis H. Wrong ciri struktural utama dari birokrasi adalah: pembagian tugas, hirarki otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan impersonal di antara para pekerja. 2. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber terdiri dari: terdapat prinsip dan yurisdiksi yang resmi, terdapat prinsip hirarki dan tingkat otorita, manajemen berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, terdapat spesialisasi, ada tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh dan berlakunya aturan-aturan umum mengenal manajemen. 3. Ada dua pandangan dalam merumuskan birokrasi. Pertama, memandang birokrasi sebagai alat atau mekanisme. Kedua, memandang birokrasi sebagai instrumen kekusaan. 4. Ada tujuh hal penting yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan organisasi birokratik. Pentingnya Birokrasi 1. Teori yang lama memandang birokrasi sebagai instrumen politik. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, teori tersebut ditolak, dengan menyatakan pentingnya peranan birokrasi dalam seluruh tahapan atau proses kebijakan publik. 2. Menurut Robert Presthus, pentingnya birokrasi diungkapkan dalam peranan-nya sebagai 8220delegated legislation8221, 8220initiating policy8221 dan8221internal drive for power, security and loyalty8221. 3. Dalam membahas birokrasi ada tiga pertanyaan pokok yang harus diperhati-kan, (1) bagaimana para birokrat dipilih, (2) apakah peranan birokrat dalam pembuatan keputusan, dan (3) bagaimana para birokrat diperintah. Dalam hubungannya dengan pertanyaan kedua, hal pertama yang perlu disadari adalah ada perbedaan antara proses pembuatan keputusan yang aktual dengan yang formal. Dalam kenyataan birokrat merupakan bagian dari para pembuat keputusan. 4. Pentingnya peranan birokrasi amat menonjol dalam negara-negara sedang berkembang di mana mereka semuanya telah memberikan prioritas kegia-tannya pada penyelenggaraan pembangunan nasional. Di negara-negara ini Kelemahan dan Problema dalam Birokrasi 1. Kelemahan-kelemahan birokrasi terletak dalam hal: a. penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional b. terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki c. kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi d. berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi 2. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam birokrasi sebenarnya tidak berarti bahwa birokrasi adalah satu bentuk organisasi yang negatif, tetapi seperti dikemukakan oleh K. Merton lebih merupakan 8220bureaucratic dysfunction8221 dengan ciri utamanya 8220trained incapacity8221. 3. Usaha-untuk memperbaiki penampilan birokrasi diajukan dalam bentuk teori birokrasi sistem perwakilan. Asumsi yang dipergunaksn adalah bahwa birokrat di pengaruhi oleh pandangan nilai-nilai kelompok sosial dari mana ia berasal. Pada gilirannya aktivitas administrasi diorientasikan pada kepen-tingan kelompok sosialnya. Sementara itu, kontrol internal tidak dapat dijalankan. Sehingga dengan birokrasi sistem perwakilan diharapkan dapat diterapkan mekanisme kantrol internal. Teori birokrasi sistem perwakilan secara konseptual amat merangsang, tetapi tidak mungkin untuk diterapkan. Karena teori ini tidak realistik, tidak jelas kriteria keperwakilan, emosional dan mengabaikan peranan pendidikan. Studi Perilaku dan Sumber Daya 1. Pandangan filosofi mengenai administrasi negara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: pandangan makro dan pandangan mikro. 2. Etika administrasi dibahas dalam hubunganya dengan masalah tujuan dan cara yang diperlakukan dalam lingkungan birokrasi. Etika administrasi dimak-sudkan untuk mendorong agar birokrat menampilkan perilaku yang benar dan berguna. 3. Studi perilaku administrasi berguna: a. menunjukkan apa yang harus dilakukan pada satu situasi tertentu b. memberikan deskripsi lingkungan di mana organisasi bergerak c. memberikan kerangka konseptual untuk memecahkan masalah-masalah organisasi 4. Perhatian pada elemen manusia ditujukan untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan individu. Kecenderungan baru yang terdapat dalam administrasi kepegawaian adalah dorongan menumbuhkan partisipasi para pekerja dalam proses pembuatan keputusan. 5. Administrasi keuangan pada tingkat nasional dipandang sebagai issue politik dan sosial. Administrasi keuangan merupakan alat paling penting dalam kehidupan negara. Karena kemampuannya untuk berfungsi sebagai alat koordinasi. Studi Perbandingan dan Pengembangan 1. Administrasi Pemerintah Daerah berusaha menganalisis pemerintah daerah sebagai fenomena ad inistrasi, sebagai satu bagian penting dalam kehidupan kenegaraan, di mana sistem administrasi pemerintah daerah amat dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional faktor-faktor lingkungan. 2. Perbandingan Administrasi Negara sebagai pendatang baru dalam dunia akademik kelahirannya didorong untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yakni: untuk memberikan bobot ilmiah bagi administrasi negara, dan untuk membuat agar semua program bantuan teknis berhasil. 3. Kegiatan-kegiatan dalam rangka studi Organisasi dan Metode meliput tiga hal berikut: penyelidikan organisasi, penyempurnaan metode, dan penelaahan tata ruang. 4. Usaha pengembangan/pelembagaan organisasi adalah suatu usaha untuk memperbaiki efektivitas dan kesehatan organisasi dengan menggunakan ilmu dan pengetahuan perilaku. Pengembangan/pelembagaan organisasi dipandang sebagai analisis segi kemanusiaan dalam seluruh kehidupan organisasi. 5. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks mendorong tumbuhnya studi administrasi terhadap bidang-bidang khusus. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. MASALAH TEORI ADMINISTRASI NEGARA Pengertian Teori Administrasi Negara 1. Yang dimaksudkan dengan teori administrasi negara adalah serangkaian usaha untuk melakukan konseptualisasi mengenai apakah yang dimaksudkan dengan administrasi negara, bagaimana caranya memperbaiki hal-hal yang dikerjakan oleh administrasi negara, bagaimana menentukan apa yang harus dikerjakan oleh administrator publik, mengapa orang berperilaku tertentu dalam suatu situasi administrasi, dan dengan cara apakah aparatur pemerintah disusun dan dikoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Salah satu alasan utama mengapa orang mempersoalkan status keilmuan administrasi negara, adalah karena administrasi negara tidak mempunyai inti-teoritis. Banyak teori dalam administrasi negara, tetapi tidak ada teori dari administrasi negara. 3. Para praktisi menggunakan teori administrasi dalam kerangka untuk memberikan rasionale (alasan) dari kegiatan praktis mereka dan untuk membenarkan praktek administrasinya. 4. Administrasi negara baru saja, secara sistematik, mengembangkan teori-teorinya. Arti pentingnya teori administrasi negara terlihat dari kegunaannya untuk meramalkan dan menerangkan gejala administrasi. Jenis-jenis Teori Administrasi Negara 1. Ada berbagai macam teori administrasi negara yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya yang diajukan oleh: a) William L Morrow, yang menyebutkan teori administrasi negara terdiri dari: 1. teori deskriptif 2. teori preskriptif 3. teori normatif 4. teori asumtif 5. teori instrumental b) Stephen P. Robbins, yang mengajukan lima teori administrasi, sebagai berikut: 1. teori hubungan manusia 2. teori pengambilan keputusan 3. teori perilaku 4. teori sistem 5. teori kontingensi c) Stephen K. Bailey, mengajukan empat teori administrasi negara, sebagai berikut: 1. teori deskriptif 2. teori normatif 3. teori asumtif 4. teori instrumental 2. Empat kategori teori administrasi negara yang dikemukakan oleh Bailey, diangkat dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki proses pemerintahan. Setiap kategori teori tersebut mempunyai pusat perhatian yang berbeda satu sama lain. Teori deskriptif berkaitan dengan soal 8220apa8221 dan 8220mengapa8221 teori normatif berkenaan dengan soal 8220apa yang seharusnya8221 dan 8220apa yang baik8221 teori asumtif berhubungan dengan soal 8220pre-kondisi8221 dan 8220kemungkinan-kemungkinan8221 sedangkan teori instrumental berkenaan dengan soal 8220bagaimana8221dan 8220kapan8221. Mazhab-mazhab Teori Administrasi Negara 1. Menurut C. L. Sharma ada enam mazhab teori administrasi negara, yakni: mazhab proses administrasi, empirik, perilaku manusia, sistem sosial, matematika, dan teori keputusan. 2. Gerald Caiden mengemukakan delapan mazhab teori administrasi negara, yang terdiri dari: mazhab proses administrasi, empirik, perilaku manusia, analisis birokratik, sistem sosial, pembuatan keputusan, matematika, dan integrasi. 3. Kedelapan mazhab teori administrasi negara seperti yang dikemukakan oleh Caiden, sebenarnya dapat dikelompokkan lagi dalam dua mazhab: mazhab reduksi proses administrasi dan mazhab sistem holistik administrasi. Tetapi pengelompokan ini juga tidak memuaskan, yang pada gilirannya melahirkan mazhab integrasi. 4. Para pendukung mazhab integrasi (integrationis) bermaksud untuk mengintegrasikan semua teori administrasi negara. Ada dua strategi yang mereka tempuh. Pertama dengan melakukan konsolidasi teori-teori administrasi, dan kedua dengan meleburkan semua administrasi negara menjadi satu teori yang tertinggi. KEBIJAKSANAAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik 1. Studi kebijaksanaan publik merupakan dimensi baru dalam administrasi negara, yang harus tumbuh dengan cepat. 2. Pada umumnya kebijaksanaan publik dimaksudkan sebagai apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Ada tiga faktor yang mengeratkan hubungan kebijaksanaan publik dengan institusi pemerintah: a. Pemerintah yang memberikan legitimasi pada kebijaksanaan publik b. Kebijaksanaan publik mengandung aspek yang bersifat universal c. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pemaksaan kepada masyarakat. 3. Dasar pembentukan kebijaksanaan publik adalah kepentingan publik. Tetapi, tidak mudah untuk merumuskan apa dan manakah suatu kepentingan yang benar-benar bersifat publik. Karena itu, dikatakan bahwa kepentingan publik adalah kepentingan-kepentingan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Atas dasar pandangan demikian, kebijaksanaan publik tidak hanya dibuat oleh pemerintah saja, tetapi dapat juga dibuat oleh organisasi-organisasi lain. 4. Model-model analisis yang dipergunakan untuk menganalisis kebijaksanaan publik menurut Thomas R. Dye adalah model: a. Sistem b. Massa Elit c. Kelompok d. Rasional e. Inkremental f. Institusional. Sedang menurut Robert Presthus pendekatan-pendekatan dalam analisis kebijaksanaan publik terdiri dari: a. Kebijaksanaan sebagai Proses Hasil b. Studi Kasus c. Strategi Inkremental Terpisah d. Kebijaksanaan sebagai, variabel Independen. Proses Kebijaksanaan Publik 1. Tahap yang ada dalam proses kebijaksanaan publik, menurut Anderson terdiri dari: formasi masalah, formulasi kebijaksanaan, adopsi kebijaksanaan, implementasi kebijaksanaan, dan evaluasi kebijaksanaan menurut Jones proses kebijaksanaan publik terdiri dari: persepsi, definisi, agregasi, organisasi, evaluasi, dan terminasi kebijaksanaan menurut Brewer tahap-tahap dalam proses kebijaksanaan publik adalah: estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi dan terminasi kebijaksanaan menurut Mc Nichols proses kebijaksanaan publik terdiri dari: tahap formulasi, tahap implementasi, tahap organisasi, tahap interpretasi, dan tahap reformulasi. Modul ini memandang proses kebijaksanaan publik terdiri dari empat tahap berikut: formulasi kebijaksanaan, implementasi kebijaksanaan, evaluasi kebijaksanaan, dan terminasi kebijaksanaan. 2. Formulasi kebijaksanaan membahas cara masalah publik memperoleh perhatian dari pembuat kebijaksanaan, cara perumusan usul kebijaksanaan, dan cara memilih salah satu usul kebijaksanaan di antara alternatif-alternatif. Formulasi kebijaksanaan sangat erat hubungannya dengan konsep kepentingan publik. 3. Implementasi kebijaksanaan menunjuk pada pelaksanaan kebijaksanaan publik secara etektif. Kesulitan yang timbul dalam tahap ini adalah sukarnya menentukan hasil kebijaksanaan, karena adanya dampak yang tidak teran-tisipasi sebelumnya. 4. Evaluasi kebijaksanaan dimaksudkan untuk mengukur efektifitas dan dampak kebijaksanaan. Alat yang dapat dipergunakan antara lain 8220performance budgeting8221, 8220program budgeting8221 dan PPBS. Untuk melaksanakan evaluasi kebijaksanaan diperlukan standar pengukuran yang baku. Tetapi dalam kenyataannya indikator-indikator yang dipergunakan tidak sepenuhnya mampu menerangkan kualitas penampilan program. 5. Terminasi kebijaksanaan menunjuk proses penyelesaian satu kebijaksanaan. Hal ini timbul, jika tujuan kebijaksanaan sudah tiada. Ada pelbagai hambatan dalam melakukan terminasi kebijaksanaan. Cara-cara untuk mengatasi hambatan ini adalah kebijaksanaan memberikan rangsangan, dan melakukan identifikasi terhadap titik rawan yang mengalami terminasi. Akuntabilitas Administrasi 1. Ada dua istilah yang seringkali digunakan saling berganti dalam studi administrasi negara, yakni: pertanggungan jawab dan akuntabilitas. Sebenarnya, keduanya dapat dibedakan. Akuntabilitas menunjuk locus hierarkis dan legal dari tanggung jawab. Sedang tanggung jawab mempunyai konotasi personal, moral, dan tidak perlu dihubungkan dengan peranan, status, dan kekuasaan yang bersifat formal. 2. Akuntabiiitas administrasi merupakan hal pokok dalam pikiran-pikiran negara demokratik modern. Ia mengesankan sebagai suatu dasar moral bagi pejabat publik dalam melakukan kegiatannya. 3. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai apakah sistem administrasi berjalan secara bertanggung jawab. Pendekatan pertama memusatkan perhatiannya pada keseluruhan sistem sedangkan pendekatan kedua berfokus pada pertanggungan jawab individual. 4. Sarana yang dapat dipergunakan untuk menjamin administrasi yang bertang-gung jawab adalah: sarana legal/institusional, moral dan politik. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA Pemikiran Sistem 1. Teori sistem merupakan kerangka konseptual atau satu cara pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis lingkungan atau gejala yang bersifat kompleks dan dinamis. 2. Pendekatan sistem, pertama melihat sesuatu secara keseluruhan. Baru kemudian mengamati bagian-bagiannya (sub-subsistem) di mana bagian-bagian (sub-subsistem) itu saling melakukan interaksi dan interrelasi. 3. Karakteristik sistem menurut Schoderbek terdiri dari: interrelasi, interdependensi, holisme, sasaran, masukan dan keluaran, transformasi, entropi, regulasi, hierarki, diferensiasi, dan ekuifinaliti. Sedang sarjana lain, menunjukkan bahwa karakteristik sistem terdiri dari masukan, proses, keluaran dan umpan balik. 4. Yang dimaksud dengan sistem administrasi negara adalah 8220struktur untuk mengalokasikan barang dan jasa dalam satu pemerintahan8221. Karakteristik sistem administrasi negara terdiri dari masukan, proses/konversi, keluaran, dan umpan balik. 5. Studi ekologi dalam administrasi negara dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai administrasi negara yang sesuai dengan lingkungan penerimanya. Studi ekologi harus diterjemahkan sebagai satu cara pandang untuk mendekati hubungan sistem administrasi dengan faktor-faktor non-administrasi. Sistem Administrasi Negara Indonesia 1. Sistem administrasi negara Indonesia haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral dari sistem nasional. 2. Landasan, tujuan, dan asas sistem administrasi negara adalah sama dengan landasan, tujuan, dan asas sistem nasional, yang tertera dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. 3. Penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem administrasi negara diarahkan untuk memperkuat kapasitas administrasi. Kegiatan ini merupakan satu proses rasionalisasi terhadap sistem administrasi, agar dapat memenuhi fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 4. Selama Orde Baru telah dilakukan usaha-usaha yang konsisten untuk memperbaiki sistem administrasi negara. BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Ilmu administrasi Negara dapat disimpulkan memiliki sebuah arti yaitu. pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi Negara 2. Dapat disimpulkan bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemak-muran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi 8220of the public8221, tetapi sebaliknya adalah administrasi 8220for the public8221. 3. Hubungan ilu administrasi Negara dengan ilmu lainnya antara lain: 1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara 2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik. 3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara 4. Bentuk administrasi Negara diindonesia ialag bidang birokrasai yang telah diatur dalam GBHN serta mengalami perubahan setelah orde baru berlansung, dengan memodirinasi system administrasi Negara menjadi administrasi Negara yang moderen.